Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022

Tahun 2022 yang akan datang khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Watukumpul Desa Bodas akan menyelenggarakan pemllihan kepala desa serentak

Pada 11  Kelurahan yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa diantaranya adalah  Desa Warungpring, pegundan, Banjar anyar, jatirejo, Beluk, Kelang Depok, Bodas, Jebed Utara, Kertosari, Karang sari, Ujung gede.

Untuk menyikapi hal tersebut pada Senin 15/11/2021 diadakan sosialisasi tentang pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 di balaidesa Bodas dan dihadiri oleh Camat Watukumpul dan tim dari Dinpermasdes Pemalang.

Hadir dalam acara tersebut Camat Watukumpul Umroni SH, MH bersama Tim Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga dan tokoh masyarakat, tercatat 50 orang memenuhi daftar hadir. Dan masih banyak masyarakat yang penuh antusias mengikuti sosialisasi diluar area Balai Desa.

Dalam sambutanya Camat Watukumpul menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkades ini merupakan amanah undang-undang dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik. Camat Watukumpul mengapresiasi pemerintah desa Bodas yang meskipun dengan persiapan yang terbilang singkat telah melaksanakan dan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari pengisian anggota BPD, sampai terlaksananya sosialisasi pilkades hari ini. Ada 11 desa di Kecamatan Watukumpul yang akan mengikuti pilkades serentak tahun 2022  yakni, Desa Warungpring, pegundan, Banjar anyar, jatirejo, Beluk, Kelang Depok, Bodas, Jebed Utara, Kertosari, Karang sari Ujung gede.

Dalam kesempatan berikutnya Kepala Desa Bodas, Andi Setiabudi menyampaikan bahwa masa kerjanya sebagai kepala desa akan habis pada bulan Desember 2022, maka sesuai undang-undang harus segera diadakan pemilihan kepala desa.

Dalam satu periode ini beliau telah bekerja semaksimal mungkin dalam membangun dan memajukan Desa Bodas, mengakhiri sambutannya dengan mengajak semua masyarakat agar jangan golput dan datang ke TPS  untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu Tahun 2022

Adapun pemaparan sosialisasi pelaksanaan pilkades disampaikan oleh Tim Dinpermasdes Dalam paparannya beliau menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan pilkades tahun ini adalah berdasarkan Peraturan Bupati.

Pengisian Perangkat Desa

Kekosongan Perangkat Desa Jabatan Kaur Perencanaan akan segera dimualai (01/10)
Setelah purna tugas jabatan Kasi Pelayanan Desa Bodas telah melaksanakan mutasi jabatan, dan pada saat ini kekosongan jabatan adalah kaur perencanaan.

Setelah melaksanakan musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan Panitia pengangkatan perangkat desa kemudian melaksanakan pemilihan panitia terdiri dari unsur tokoh masyarakat dan perangkat desa, setelah membentuk panitia baru membuka pengumuman seleksi perangkat desa sebelum dilaksanakan pendaftaran.

terkait tahapan seleksi ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan tes perangkat desa ada tahap administrasi, tes tertulis, seleksi komputer dan wawancara.

adapun persyaratan dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa:

Perangkat Desa diangkat dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun

syarat lain:

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
sehat jasmani dan rohani;
berkelakuan baik;
tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat;
tidak pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa kecuali setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun;
tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa;
memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi jabatan.
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dan wajib melampirkan izin tertulis dari Bupati dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya.
PPPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib melampirkan izin tertulis dari atasan langsungnya dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari PPPK apabila diangkat menjadi Perangkat Desa.
Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa yang lain wajib melampirkanizin tertulis dari Kepala Desa.
Perangkat Desa yang lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang lain, terhitung sejak tanggal pelantikan, diberhentikan dari jabatan semula oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat.

Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Bodas

Pelaksanaaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan ke swadayaan dalam peningkatan kualitas, rumah dan pebangunan baru, rumah beserta Prasarana, sarana, dan utilitas umum. sebagian besar unit rumah tidak layak huni.
dalam sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Bodas sebagian besar unit rumah tidak layak huni telah mendapat bantuan dari bantuan Pemerintah selain bertujuuan meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni masyarakat juga terlibat aktif dan bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan rumahnya.

“melalui program BSPS ini kami ingin agar masyarakat bisa merasakan bantuan perumahan dari pemerintah agar rumahnya yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni” Ujar Tim PUPR Kab. Pemalang. Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) meminta rumah pembangunan masyarakat berpenghasilan rendah melalui program BSPS harus menggunakan konstruksi bangunan yang baik, pelaksanaan program BSPS didaerah mendorong masyarakat untuk bergotong royong dengan membangun rumah dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada agar mereka bisa membangun rumahnya agar layak huni.

Dalam pelaksanaannya pemerintah melalui kementrian PUPR memberikan memberikan bantuan dana stimulan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan tinggal dirumah dengan kondisi tidak layak huni agar mereka bisa membangun rumahnya agar layak huni. Adapun jumlah bantuan untuk setiap unit rumah adalah sebesar 20 Juta. Dana tersebut diterima masyarakat dalam bentuk bahan bangunan senilai 17,5 juta dan sisanya 2,5 juta untuk upah tukang. Direktorat jendral perumahan juga menerjunkan tim pendamping masyarakat untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara berkelompok.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program prioritas di RPJMN 2020-2024 dalam hal peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan kepentingan akses perumahan dan pemukiman yang layak, aman dan terjangkau. Dalam pelaksanaannya program BSPS tidak dapat berdiri sendiri melainkan memerlukan sinergi dengan program lainnya, seperti akses ke listrik, penyediaan sarana lingkungan diperumahan dan pemukiman baik air bersih, maupun sanitasi dan dari aspek legalitas yaitu sertifikat tanah.

sinergi antar kementrian dan lembaga pelaksanaan program BSPS menjadi salah satu kunci dari peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat utamanya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Permasalahan umum para bantuan selain nominal bantuan belum cukup untuk mengakomodasi keperluan air mineral dan sanitasi lainnya serta masih ada beberapa penerima yang belum memperoleh akses listrik.

untuk menjawab permasalahan tersebut daerah berkomitmen akan melanjutkan koordinasi lebih detail dengan pihak-pihak terkait diwilayahnya, sehingga diharapkan tahun depan pembangunan sudah dapat berfokus juga pada aspek luar fisik.